BUMN Karya berbondong-bondong mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dalam hal penyediaan bahan bangunan dan pekerjaan pokok.
Bahkan, untuk mempercepat proyek itu, enam perusahaan milik pemerintah membentuk perusahaan patungan, yakni PT Karya Logistik Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada 10 Februari 2023.
Keenam BUMN tersebut adalah PT Hutama Karya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya.
Executive Vice President PT Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, joint venture ini dibentuk untuk mendukung perkembangan Ibu Kota Negara (IKN) dalam penyediaan bahan dasar bangunan. Serta fokus pada bisnis beton pracetak dan perdagangan bahan bangunan. Modal dasar joint venture tercatat Rp 340 miliar, serta modal ditempatkan dan disetor Rp 85 miliar.
Sebagai korporasi, BUMN penerbit Karya dan anak perusahaannya juga berpeluang menggarap jumbo dari proyek IKN.
PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), misalnya, hingga akhir Juni 2023 telah menggelar delapan proyek IKN dengan total nilai kontrak Rp 4,15 triliun. Berikut perkembangannya:
Persiapan KIPP Tahap 1 sudah 100% Persiapan KIPP Tahap 2 sudah 63,1% Jalan Paksi Negara Sebelah Barat sudah 26,3% Jalan Tol IKN Ruas 3B Kariangau – Sp. Tempadung Capai 24,55% Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara Capai 13,9% Gedung Kantor Kepresidenan RI Capai 15% Gedung Kementerian Negara Republik Indonesia Capai 8,9% Jalan Akses Menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik yang merupakan kontrak baru
Selain itu, PT Wijaya Karya Gedung Gedung Tbk (WEGE) juga tengah menggarap dua proyek IKN senilai Rp1,2 triliun. Di antaranya proyek perumahan untuk pekerja bangunan dengan nilai kontrak bruto Rp 442 miliar dan proyek Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan kontrak baru bruto Rp 746 miliar.
Corporate Secretary PT Wijaya Karya Gedung Gedung Tbk, Purba Yudha Tama mengatakan progres pembangunan Gedung Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan di IKN sekitar 7% hingga Juli 2023. Ia menyebut proyek tersebut ditargetkan selesai pada kuartal III 2024.
Tak hanya itu, induk perusahaan WEGE, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), juga mendapat kontrak hingga Rp 3,5 triliun dalam proyek IKN. WIKA dikenal sebagai kontraktor pembangunan jalan tol IKN ruas KKT Kariangau-SP Tempadung dan Jalan Paksi Nasional Sebelah Timur.
Sementara itu, kata Yudha, pihaknya sedang mengikuti proses tender pembangunan rumah utilitas negara di IKN. Kemungkinan hasil tender proyek akan diumumkan pada pertengahan tahun ini.
Jika WEGE memenangkan tender, proses pembangunan proyek paling lambat akan dimulai pada kuartal IV 2023. Sedangkan proses pembangunan residensial ditargetkan selesai pada akhir 2024.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tak ketinggalan melalui unit usahanya Divisi Infrastruktur II memenangkan tender pembangunan proyek Jalan Perantara Kabupaten KIPP IKN senilai Rp 1,3 triliun.
Direktur Operasi II PT Waskita Karya Tbk Dhetik Ariyanto menjelaskan, dalam kontrak pekerjaan konstruksi ini pengerjaannya memakan waktu 390 hari. Konstruksi diperkirakan akan selesai pada Agustus 2024.
Selanjutnya ada PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang menggarap tujuh proyek di IKN senilai Rp 2,9 triliun. Proyek tersebut meliputi perumahan untuk pekerja bangunan, IKN Seksi 3A Tol Karangjoang-KKT Kariangau, fender Jembatan Pulau Balang dan tumpang tindih Jembatan Pulau Balang, rumah dinas menteri. Kemudian infrastruktur intake Sepaku dan jaringan pipa transmisi, serta pembangunan Kawasan Inti Pemerintah Pusat Zona 1B.
Dikatakannya, pembangunan 22 Tower Perumahan Pekerja Konstruksi telah diselesaikan oleh ADHI bersama WIKA Gedung. Rumah tinggal ini telah digunakan untuk para pekerja konstruksi di Area IKN.
Sedangkan proyek lain yang akan segera diselesaikan adalah saluran air baku untuk kawasan IKN yang merupakan infrastruktur inlet Sepaku dengan progres 91%. Lalu, ada proyek fender dan bangunan pelengkap Jembatan Pulau Balang yang sedang dikerjakan dengan progres 39%.
Selain itu, PT Hutama Karya juga mendapatkan kontrak baru yaitu pembangunan gedung dan area kantor Kemenko Perekonomian 2 dalam IKN senilai Rp 766 miliar.
Direktur Operasi II Hutama Karya Gunadi mengatakan pekerjaan utama proyek ini terdiri dari dua bagian, yakni bangunan dan penataan kawasan. Dia merinci ruang lingkup pekerjaan utama untuk bangunan termasuk awalan, arsitektur, interior, struktur, mekanik bangunan, listrik bangunan, pemipaan bangunan, penilaian bangunan hijau dan implementasi bangunan pintar.
“Ruang lingkup utama pekerjaan penataan kawasan meliputi pekerjaan geoteknik kawasan, pekerjaan 2 cekungan resapan, lansekap kawasan, jalan raya, second pass bridge, kawasan terowongan multi utilitas, kawasan infrastruktur sumber daya air, kawasan mekanis, kawasan kelistrikan, dan kawasan perpipaan,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, ada juga pengerjaan khusus proyek yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pekerjaan khusus yang dimaksud berupa dewatering yang berguna untuk mencegah terbentuknya sedimen, dan pekerjaan perkuatan lereng yang berguna untuk melindungi lapisan permukaan lereng dari erosi, meningkatkan kestabilan lereng, dan menambah estetika.
“Proyek ini terdiri dari lima gedung dan pengerjaan struktur akan dimulai pada Juli 2023. Kami targetkan selesai pada Agustus 2024,” tambah Gunadi.
Meski secara kontrak telah selesai pada Oktober 2024, sesuai amanat Presiden Jokowi, diharapkan pada Agustus 2024 upacara akan dilaksanakan di Lapangan Istana Negara.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan progres konstruksi IKN per 1 Juni 2023 mencapai 29,4%. Menurut dia, pada Juli 2023 sudah dikerjakan 36 paket konstruksi, sedangkan Juli 2023 baru dikerjakan 39 paket konstruksi.
Paket proyek tersebut tidak seluruhnya dikerjakan oleh BUMN, tetapi juga perusahaan lokal dan nasional. Misalnya, proyek air minum, pemasangan pipa, pengendalian banjir, dan pembuatan kolam.
Proyek IKN menjadi angin segar bagi BUMN konstruksi yang tidak lepas dari dukungan anggaran infrastruktur pemerintah dalam APBD 2023 yang meningkat sebesar 7,7℅ menjadi Rp392 triliun dibandingkan prospek APBD tahun sebelumnya sebesar Rp353,8 triliun.