liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Erick Thohir Terapkan Blacklist untuk Cegah Jual Beli Jabatan di BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengatakan ada langkah strategis dalam menertibkan potensi penyimpangan di BUMN dengan membuat daftar hitam. Untuk menempuh langkah tersebut, Erick akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN.

“Saya dorong daftar hitam dengan BPKP. Jangan ada jual beli departemen,” ujarnya, pada Konferensi Pers Awal Tahun di BUMN, Senin (2/1). Ia mengatakan, jika ada yang terbukti bermain di BUMN, Presiden RI bisa membatalkan hasil audit BPKP tersebut.

Daftar hitam merupakan salah satu dari empat agenda besar di Kementerian BUMN. Tiga agenda besar lainnya adalah Pertama, membuat Rencana Aksi 2024-2034. Kedua, ada Omnibus Law versi BUMN, dimana 45 Permen akan dikurangi menjadi 3 Permen saja. Ketiga, melihat kembali kinerja dana pensiun di BUMN.

“Omnibus BUMN ingin 45 aturan yang ada dikurangi menjadi tiga, karena sebelumnya tidak dibacakan. Setelah tiga aturan itu jadi, seluruh Direksi dan Komisaris harus menghafalnya. Semuanya dikontrol, termasuk makna penugasan,” ujarnya. Eric.

Erick juga menekankan perlunya dua hal dalam menjalankan BUMN dengan Moral Core Values. Pertama, adanya kepemimpinan yang kuat. Kedua, ada sistem atau SOP.

“Tidak mungkin kepemimpinan tanpa sistem atau SOP benar-benar korup. Begitu pula kalau ada sistem tapi tidak ada kepemimpinan, bisnis juga tidak akan jalan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Erick juga mengatakan kontribusi BUMN kepada negara meningkat Rp 68 triliun dalam tiga tahun terakhir, dari Rp 1.130 triliun sebelum Covid-19 menjadi Rp 1.198 triliun pada kuartal III 2022.

Erick menegaskan, kontribusi ini meningkat di saat BUMN juga terkena dampak krisis akibat pandemi Covid-19. Di masa pandemi, dia mengaku tidak ada BUMN yang tutup operasionalnya, meski semua dalam tekanan. Padahal, BUMN memutuskan untuk berkonsolidasi, bukan menyerah pada tekanan Covid-19 tanpa usaha.

“Kontribusi BUMN meningkat Rp 68 triliun, meski dalam situasi krisis. Selama pandemi, BUMN memilih untuk tidak terjebak dalam krisis yang terbelenggu,” ujar Erick.

“Di masa pandemi, BUMN justru bekerja maksimal, karena di masa pandemi saatnya bersatu, bukan menyerah. Itu salah besar.”

Menurutnya, upaya bersama untuk memerangi paradigma bahwa BUMN sarang korupsi atau perusahaan berutang besar terus dilakukan. Semua BUMN diminta mencoba membuktikan bahwa paradigma itu salah.

Mencegah korupsi merupakan langkah tepat untuk melindungi kinerja BUMN yang kini meningkat signifikan. Sementara itu, pengurangan utang sebagai basis pertumbuhan bisnis merupakan langkah konkrit dalam menyehatkan BUMN dalam jangka panjang.