liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Intiland (DILD) Bantah Terseret Konflik Perumahan Elit di Pluit

Pengembang properti milik penerbit, PT Intiland Development Tbk (DILD) angkat bicara terkait laporan polisi yang menyatakan perusahaan diduga mengambil alih lahan Apartemen Mutiara Beach, Pluit, Jakarta Utara.

Sekretaris Perusahaan Intiland, Theresia Rustandi mengatakan, pihaknya belum menerima surat panggilan dari kepolisian terkait laporan tersebut.

Dia menjelaskan pengembang Apartemen Mutiara Beach adalah Badan Kerjasama Apartemen Mutiara Beach atau BKPM. Sedangkan BKPM merupakan entitas terpisah dari Intiland Development.

“Tuduhan bahwa perusahaan mengambil alih lahan apartemen Pantai Mutiara seluas 1.829 meter persegi seperti diberitakan media massa tidak berdasar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/12).

Menurut dia, tuduhan itu tidak didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perusahaan menjelaskan, lahan tersebut untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa taman dan jalan. Fungsi fasilitas ini adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan izin yang bersangkutan.

Pemberitaan tersebut sejauh ini tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional, keuangan, hukum, dan kelangsungan usaha perseroan.

Dalam laporan yang tercatat di LP/B/5626/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, Wakil Direktur Utama DILD, Suhendro Prabowo dan Richard S. Hartono dijerat dengan tindak pidana penipuan dan/atau penyelewengan dan/atau perintah. untuk menempatkan informasi palsu dalam UU Sahih.

Masalah ini menyangkut sebidang tanah dengan luas sekitar 1.800 meter persegi, yang seharusnya menjadi milik PPPSRS warga Pangsapuri Pantai Mutiara.

Apartemen Pantai Mutiara terletak di cluster eksklusif Pantai Mutiara di Jakarta Utara yang dibangun oleh pengembang PT Dharmala Intiland atau PT Intiland Development Tbk.

“Namun, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan PPPSRS-PM, pengembang membelahnya. Kami menemukan bahwa sertifikat itu telah berganti nama menjadi nama pengembang,” kata mantan Ketua Dewan, Darwin Oral dalam keterangan resmi, dikutip dari Kamis (22/12).

Darwin mengatakan bahwa ini sama saja dengan mafia tanah, perampasan tanah dan penggelapan. Ia mengaku warganya kehilangan lahan seluas 1.800 meter persegi.

“Tapi kita tetap bayar pajak bumi atau PBB, itu dibebankan ke kita, ke PPPSRS, setiap tahun kita bayar PBB tapi tanahnya bukan milik kita, sudah berganti nama,” ujarnya.