Bursa karbon Indonesia secara resmi telah diluncurkan pada 26 September 2023. Kantor Staf Presiden (KSP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersepakat untuk mengawal arahan Presiden Joko Widodo soal perdagangan karbon atau carbon trading.
Komitmen tersebut mengemuka saat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (11/10).
Sebelumnya, pada peluncuran bursa karbon Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan lima hal terkait perdagangan karbon. Berikut rinciannya:
1. Potensi karbon harus menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Perdagangan karbon di Indonesia harus mengacu pada standar karbon internasional.
3. Pemanfaatan tekonologi untuk transaksi karbon yang efektif dan efisien.
4. Perlunya menetapkan target dan jadwal, baik untuk pasar dalam negeri maupun internasional.
5. Perlu mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai dengan praktik internasional tanpa mengganggu pencapaian Nationally Detemined Contribution (NDC) Indonesia.
“KSP dan OJK sepakat mengawal dan menindaklanjuti lima arahan Presiden Jokowi ini. Tentunya, dengan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Moeldoko, melalui keterangan resmi.
Moeldoko mengapresiasi kolaborasi OJK dan kementerian serta lembaga terkait yang sudah bergerak cepat meluncurkan bursa karbon. Dia berharap OJK sebagai otoritas di sektor keuangan yang membawahi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB), dapat mendorong industrinya meningkatkan pembiayaan kepada pelaku usaha yang berada dalam ekosistem energi dan ekonomi hijau.
Hal tersebut seperti electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik, energi hidro, panas bumi, dan pengguna produk energi hijau lainnya, “Ini penting untuk mendorong transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan,” ujar Moeldoko.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, menyampaikan sejak perdagangan perdana hingga 10 Oktober 2023, telah terjadi perdagangan karbon dalam bentuk Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) seri Indonesia Technology Based Solution sebanyak 459.967 ton CO2e, dengan total nilai Rp 29,2 miliar. Harga rata-rata per unit karbon sebesar Rp 63.502. “Pembeli berasal dari sektor industri, pasar modal, dan perbankan,” kata Mahendra.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi Kementerian LHK Hari Wibowo mengungkapkan ke depan akan ada potensi penambahan supply SPE-GRK dari sektor energi terbarukan sebesar kurang lebih 900.000 ton CO2e.
Dari sisi permintaan (demand), OJK masih mempertimbangkan potensi pembelian unit karbon oleh bank-bank sebagai upaya untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060 dalam hal emisi internal mereka.
“Selain itu, ada potensi pembeli internasional yang tertarik membeli unit karbon dari Indonesia. Tentu ini diperlukan koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait,” ujar Hari Wibowo.
Menurut Hari, hal tersebut menjadi langkah strategis untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang efektif dalam menangani isu-isu terkait perubahan iklim.
OJK Sebut Ada Satu Perusahaan Akan Listing di Bursa Karbon
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyebutkan, ada satu calon perusahaan yang akan melantai atau listing di bursa karbon atau IDX Carbon.
“Dalam waktu dekat akan ada lagi satu yang listing di indonesia Carbon Exchange. Tentunya kami juga selalu melakukan kajian terhadap bursa karbon,” kata Inarno dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (9/10).
Namun, Inarno tidak menyebutkan secara spesifik perusahaan yang segera listing di IDX Carbon dalam waktu dekat. Namun dirinya mengungkapkan saat ini OJK masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Inarno dalam pemaparannya menyebut total nilai perdagangan karbon pada 26 September 2023 sampai 29 September 2023 mencapai Rp 29,21 miliar dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Jumah pelaku perdagangan karbon 16 pelaku, yang terdiri dari satu penjual PGEO dan 15 perusahaan pembeli,” katanya.
Selaian itu, dirinya juga menekankan agar tidak membandingkan bursa karbon dengan bursa saham. Pasal, karakter dari bursa karbon dan bursa saham sangat berbeda.