Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana membangun kantor di Ibu Kota Negara Nursantara (IKN), Kalimantan Timur. Isyarat tersebut disampaikan Direktur Utama BEI, Iman Rachman kepada media di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seiring rencana pemindahan ibu kota dan gencarnya pemerintah membangun infrastruktur dasar.
“Kita akan survei ke IKN,” kata Iman, di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (13/11).
Berdasarkan agenda yang tersiar, jajaran Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal, dalam hal ini BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indinesia (KPEI) beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kawasan IKN pada Sabtu, 18 November pekan ini.
Sebelumnya, OJK mulai mengalokasikan anggaran untuk siap pindah ke Ibu Kota Negara baru, Nusantara pada 2024 mendatang. Hal ini dilakukan seiring rencana pemerintah yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan pemindahan OJK ke IKN berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Pasal 3 Ayat 1 Tahun 2011. Dalam pasal tersebut dituliskan bahwa OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurutnya, tindakan ini harus dilakukan. Pasalnya, jika tidak dilakukan, sama saja melanggar undang-undang yang berlaku. Menurutnya, semua lembaga harus patuh, dan berpartisipasi untuk mengamankan serta mendukung undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Dalam kesempatan sama, dia juga menyarankan lembaga-lembaga agar tidak melulu berdiskusi tentang stagflasi, kenaikan atau penurunan suku bunga The Fed, tetapi juga perlu membangun komitmen secara nasional.
Mahendra juga menyampaikan kesiapan untuk mengantar lembaga-lembaga yang ingin pindah ke IKN, seperti BEI, KSEI, dan KPEI. “Kalau nanti BEI, KSEI, KPEI, dan para anggota semua mau ke sana, saya bisa ikut antarkan,” pungkas Mahendra.