Pemerintah berupaya mengatasi potensi masalah keamanan pangan Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menyiapkan beberapa langkah untuk menjaga stok pangan.
Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury mengatakan, pihaknya sudah berganti institusi dan mulai menjalin kerja sama dengan swasta. Hal ini penting karena perusahaan milik pemerintah tidak dapat mencapai ketahanan pangan sendirian.
“Investasi, modernisasi, perubahan prosedur dan model bisnis,” kata Pahala dalam keterangan tertulis, Senin (22/5).
Pernyataan penghargaan tersebut disampaikan dalam program Global Future Fellows (GFF) yang diselenggarakan di Yogyakarta hari ini. Fokus diskusi multisektor ini adalah untuk mencapai ketahanan pangan.
Pahala juga menyampaikan bahwa saat ini BUMN harus menangkap peluang dari hulu ke hilir dalam bermitra untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, BUMN juga memperluas dan mengintensifkan penggunaan teknologi.
“BUMN juga meluncurkan Dana Makanan bersama MDI Ventures untuk mencari perusahaan yang dapat membantu kami melakukan inovasi teknologi,” ujar Pahala.
Hal ini penting karena Indonesia masih mengalami ketimpangan teknologi. Pahala mencontohkan, industri sawit sudah menggunakan teknologi canggih, tapi bukan tebu. “Ini yang harus kita atasi,” katanya.
Pencapaian ketahanan pangan menjadi penting karena jumlah penduduk Indonesia dan dunia akan terus bertambah. Pahala memperkirakan hingga tahun 2050 dibutuhkan tambahan 70% produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
Masalah lainnya adalah perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas. Tantangan ketiga adalah situasi geopolitik yang mempengaruhi pasokan pangan masing-masing negara.
Isu keamanan pangan diangkat sebagai tema GFF yang diselenggarakan oleh yayasan nirlaba Pijar Foundation. Hal ini disebabkan jumlah penduduk Indonesia yang besar, dampak pemanasan global terhadap produksi pertanian, dan menurunnya minat generasi muda pada sektor pertanian.
Tak hanya itu, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Global, skor ketahanan pangan RI pada 2022 hanya akan berada di angka 60,2. Angka tersebut berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Pasifik yang mencapai 63,4.
“Dengan bekerja sama, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan lebih cepat,” ujar Direktur Kebijakan Publik Yayasan Pijar, Cazadira F. Tamz.