PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp 7,82 triliun pada Juni 2023. Nilai kontrak baru tersebut masih didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 66,24%.
SVP Corporate Secretary Ermy Puspa Yunita Selain itu, capaian NKB diperoleh dari proyek-proyek milik BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai 13,62%, proyek swasta 1,29% dan anak perusahaan 18,85%.
Berdasarkan pembagian proyek, total NKB berasal dari infrastruktur konektivitas sebanyak 53,49%. Total NKB juga berasal dari infrastruktur sumber daya air atau sumber daya alam 15,70%, bangunan 11,80%, Engineering-Procurement-Construction atau EPC 1,25% dan anak perusahaan 17,76%.
Berikut rincian proyek dengan kontribusi terbesar hingga Juni 2023, yakni proyek pembangunan tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 1 di Sumatera Selatan sebesar Rp 582 miliar.
Kemudian proyek peningkatan dan pemulihan jaringan irigasi dalam paket Mrican 2 senilai Rp 115 miliar. Ada juga Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir Perkotaan di Kota-Kota Terpilih Tahap 2 Sub Proyek Bima (Paket 4A) dengan nilai Rp 112 miliar.
“Selain proyek dalam negeri, WSKT mengunggulkan proyek luar negeri yakni peningkatan kualitas jalan dari Pasar Tono hingga Oesilo, rehabilitasi 2 jembatan eksisting,” kata Ermy dalam keterangan resmi, Selasa (18/7). .
Sementara itu, nilainya Rp 513 miliar dan proyek Existing Runway Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato senilai Rp 1,1 triliun di Timor Leste.
Saat ini perusahaan fokus mengerjakan tujuh paket proyek IKN dengan total nilai kontrak Rp 7,22 triliun dan dari sisi nilai kontrak, Waskita mengerjakan proyek Rp 4,33 triliun.
Proyek IKN yang dikerjakan Waskita antara lain proyek Tol IKN Seksi 5A, Jalan Lingkar Sepaku Seksi 4, dan Gedung Sekretariat Presiden serta fasilitas gedung penunjang.
Kemudian ada juga Proyek Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3, Kementerian Koordinator Gedung atau Kawasan Paket 4, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, dan 3.
Terakhir, proyek Jalan Pengantara, Kecamatan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) yang baru saja menandatangani kontrak pengerjaan pada awal Juli lalu.